Peraturan Perundang-undangan Peternakan

Posted by Tiyo on 01:32 AM, 17-Jul-11


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN

Beberapa kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan agribisnis ayam ras antara lain adalah sebagai berikut.

  1. UU No. 5 tahun 1968, berisi tentang izin lokasi/Hak Guna Usaha (HGU). Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 36 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 25 tahun, guna perusahaan pertanian, peternakan dan perikanan. HGU ini diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada pertanian.
  2. Keppres No. 50 Tahun 1980, berisi pembatasan skala usaha budidaya ayam ras. Skala maksimum yang diperkenankan sebesar 650 ekor per periode. Pemerintah berusaha mendorong usaha peternakan rakyat, namun kebijakan ini lebih banyak dinikmati oleh pengusaha besar. Pembatasan skala usaha ini kurang mendukung bagi pengembangan agribisnis peternakan ayam ras. Keppres ini kemudian dicabut dan diganti dengan Keppres No. 22/1990.
  3. Keppres No. 50 Tahun 1981, berisi tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras. Kebijakan ini sebagai tanggapan terhadap adanya kemelut antara peternak kecil dengan peternak besar. Peternak kecil sering mengalami kesulitan bahan baku dan harga jual daging dan telur turun. Para peternak tersebut mengadukan kesulitannya kepada DPR. Kebijakan ini merupakan suatu upaya restrukturisasi dan stabilisasi perunggasan setelah terjadi ketimpangan struktur usaha dan timbulnya pertentangan peternak kecil dengan peternak besar. Namun dalam implementasinya, masih terjadi pelanggaran, sehingga Menteri Pertanian RI menerbitkan SK Mentan No. TN. 406/Kpts/5/1984 yang mengatur pola kerjasama tertutup yang saling menguntungkan antara perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Kerjasama ini disebut dengan Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
  4. SK Menteri Pertanian No. 750/Kpts/Um/10/1982 tentang syarat-syarat pemasukan bibit ternak dari luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, populasi dan mutu ternak serta meningkatkan pendapatan peternak. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan peternakan di Indonesia agar dapat meningkatkan produksi, populasi dan mutu ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak.
  5. Keppres No. 22/1990, berisi tentang kebijaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam ras. Keppres ini dikeluarkan sebagai pengganti Keppres No. 50 Tahun 1981. Keppres ini merupakan deregulasi bidang perunggasan untuk meredam gejolak di lapangan.
  6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 362/Kpts/TN.120/5/1990, berisi tentang prosedur untuk memperoleh izin usaha peternakan. Untuk peternakan rakyat hanya perlu mendaftar ke Dinas Peternakan setempat, sedangkan untuk mendirikan perusahaan peternakan rakyat diperlukan izin usaha. SK Menteri Pertanian tersebut menyatakan bahwa usaha peternakan yang jumlahnya kurang dari 10.000 ekor petelur dewasa disebut sebagai peternakan rakyat. Sementara untuk ayam pedaging, jumlah maksimum 15.000 ekor per siklus disebut peternakan rakyat. Untuk PMA wajib melakukan ekspor sekurang-kurangnya 65 % dari hasil produknya. Peraturan ini menjadi pemicu bagi pengembangan agribisnis perunggasan, terutama ayam ras karena peraturan ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengusahakan peternakan ayam ras. Untuk mendorong usaha peternakan rakyat yaitu dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha.
  7. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 89/Kp/V/95, mengenai barang-barang yang diatur tata niaga impornya. Ayam yang dapat diimpor adalah ayam dari spesies Gallus domesticus dengan berat tidak lebih dari 185 gram.
  8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 472/1996, mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha peternakan ayam ras, diantaranya mengenai tata cara pelaksanaan program kemitraan oleh perusahaan. Kemitraan tidak terbatas pada bentuk Peternakan Inti Rakyat (PIR) tapi juga dapat dalam bentuk pengelola maupun penghela. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong usaha peternakan rakyat. Melalui kemitraan diharapkan dapat terjadi suatu simbiosis yang saling menguntungkan antara perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat. Pola kemitraan dilakukan yaitu perusahaan peternakan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat.
  9. SK Dirjen Peternakan No. 289/TN.220/Kpts/DJP/Deptan/1996, mengenai pedoman pengawasan dan standar mutu bibit anak ayam ras niaga atau final stock umur sehari (kuri/DOC) tipe pedaging dan petelur.
  10. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/1997, mengenai pembebasan atau keringan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong usaha di tingkat budidaya agar memperoleh mutu bibit dengan harga yang wajar. Pada tingkat usaha pembibitan merupakan suatu tantangan agar memperbaiki mutu dan efisiensi produksi agar harga dapat bersaing.
  11. SK DirJend Peternakan No. 289/TN.220/Kpts/DJP/Deptan/1996, tentang Standar mutu bibit anak ayam ras niaga atau Final Stock umur sehari (kuri/DOC) tipe petelur dan standar mutu bibit anak ayam ras niaga atau Final Stock umur sehari (kuri/DOC) tipe pedaging. SK Dirjend Peternakan No. 568/TN. 220/Kpts/DJP/Deptan/1997, tentang petunjuk teknis pengawasan mutu bibit ayam ras niaga umur sehari (DOC). Pada tingkat budidaya, pemerintah mendorong terjaminnya mutu bibit untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan peningkatan pendapatan peternak. Pada tingkat pembibitan merupakan tantangan agar perusahaan pembibitan meningkatkan mutu bibit agar memiliki daya saing.
  12. Undang-undang No. 5 Tahun 1999, mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi peternakan rakyat yang lebih rentan dengan fluktuasi harga.

Secara umum pemerintah mempunyai keberpihakan kepada peternakan rakyat yang merupakan bagian utama dalam pembangunan agribisnis peternakan Indonesia. Melalui pola kemitraan dengan memberikan kesempatan usaha bagi peternak rakyat yaitu berupa kemudahan mendapatkan fasilitas pendukung untuk budidaya ternak ayam ras serta pemasaran produk ternak ayam ras.

Pada tingkat budidaya, pemerintah berusaha mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dengan pengendalian mutu bibit bagi usaha peternakan ayam ras. Pada tingkat pembibitan merupakan tantangan untuk meningkatkan mutu bibit dengan harga yang bersaing.

Kegairahan usaha peternakan ayam ras di tingkat budidaya akan memberikan multiplier effect (efek ganda) baik itu backward linkage maupun foreward linkage. Kegairahan usaha peternakan ayam ras di tingkat budidaya akan mendorong industri pakan ternak dan pembibitan untuk mensuplai usaha ini serta industri pasca panen.


http: // binaukm.com/2010/06/peraturan-perundang-undangan-peternakan


Share on Facebook Share on Twitter

Comments

3 responses to "Peraturan Perundang-undangan Peternakan"

mik [05:30 PM, 24-Jul-11]

thanks....


sangat membantu

Tiyo [10:17 PM, 24-Jul-11]

sama2..... Tq knjgn'y....

tfMAMMIkREVs [02:08 PM, 25-Feb-12]

kuat kang..klo yang umur 1 bulan jenis klnimaneya masih belum bisa dipastikan kecuali klo yang umur 2bulan keatas itu biasanya udah bisa yang umur 2 bulan aja kang pesennya

Subscribe to comment feed: [RSS] [Atom]

New Comment

[Sign In]
Name:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images